Indeks
1
Tak Akan Ada Pengurus Arema Tandingan Fri Jul 01, 2011 9:05 am
vhy
Ratu Lebah
Malang (ANTARA) - Pembina Yayasan Arema Indonesia Rendra Kresna secara tegas menyatakan tidak akan ada pengurus Arema Indonesia tandingan.
"Sesuai mekanisme yang ada, ketika ada pengalihan dari PT Bentoel kepada publik melalui yayasan, yang dipercaya publik ya Arema yang ada di sini (Sekretariat Arema), kalau ada yang lain berarti itu ilegal," tegas Rendra di Malang, Jumat.
Rendra yang juga anggota Komite Normalisasi (KN) tersebut mengemukakan, dirinya akan merangkul seluruh komponen yang sudah ikut membesarkan Arema untuk mengelola tim berjuluk `Singo Edan` itu sesuai kapasitas masing-masing.
Ia mengaku sangat terbuka dengan siapapun yang ingin menyelamatkan dan membesarkan Arema. Dengan melibatkan semua pihak termasuk pihak-pihak yang saat ini sedang berseberangan dengan dirinya.
"Saya yakin kalau semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan Arema, pasti tidak akan ada Arema tandingan, meski sekarang ada pihak-pihak yang berseberangan," tegas Rendra yang juga Bupati Malang tersebut.
Sementara itu kantor Sekretariat Arema Indonesia yang berlokasi di Jalan Sultan Agung tampak sepi karena terhitung mulai 1 Juli ini, sekitar 30 orang karyawan masa kontraknya habis dan belum ada tanda-tanda untuk diperpanjang.
Perpanjangan kontrak para karyawan tersebut masih menunggu Kongres PSSI yang digelar di Solo 9 Juli mendatang.
"Keptusan diperpanjang tidaknya kontrak para karyawan ini masih menunggu hasil kongres di Solo," ujar "Media Officer" Arema Indonesia Sudarmaji.
Sebelum masa kontrak para karyawan habis, kata Darmaji, seluruh hak mereka (karyawan) telah dilunasi. Sebelumnya hak karyawan berupa gaji memang belum dibayarkan selama tiga bulan.
Karena masa kontrak karyawan telah berakhir per 1 Juli ini, seluruh aset dan dokumen milik Arema Indonesia sudah diamankan sehari sebelumnya.
Konflik internal pengurus Arema Indonesia muncul ketika kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) baru berjalan lima kali pertandingan atau menjelang laga kandang menjamu tim satu kota Persema Malang.
Laga "derby" Malang itu gagal digelar karena Persema memilih hengkang dari LSI dan memilih berlaga di Liga Primer Indonesia (LPI) dan M Nur selaku Ketua Yayasan Arema Indonesia "terlibat" dalam LPI. Sementara pengurus Arema lainnya tetap memilih LSI sebagai tempat Arema berkompetisi.
Puncak konflik itu ketika Dewan Pengawas Arema Bambang Winarno mengumumkan pemecatan terhadap M Nur sebagai Ketua Yayasan Arema karena dinilai telah melampaui wewenang dengan menggandeng pihak ketiga tanpa koordinasi dengan pengurus/manajemen dalam membayarkan gaji pemain yang terlambat tiga bulan.
"Sesuai mekanisme yang ada, ketika ada pengalihan dari PT Bentoel kepada publik melalui yayasan, yang dipercaya publik ya Arema yang ada di sini (Sekretariat Arema), kalau ada yang lain berarti itu ilegal," tegas Rendra di Malang, Jumat.
Rendra yang juga anggota Komite Normalisasi (KN) tersebut mengemukakan, dirinya akan merangkul seluruh komponen yang sudah ikut membesarkan Arema untuk mengelola tim berjuluk `Singo Edan` itu sesuai kapasitas masing-masing.
Ia mengaku sangat terbuka dengan siapapun yang ingin menyelamatkan dan membesarkan Arema. Dengan melibatkan semua pihak termasuk pihak-pihak yang saat ini sedang berseberangan dengan dirinya.
"Saya yakin kalau semua pihak dilibatkan dalam pengelolaan Arema, pasti tidak akan ada Arema tandingan, meski sekarang ada pihak-pihak yang berseberangan," tegas Rendra yang juga Bupati Malang tersebut.
Sementara itu kantor Sekretariat Arema Indonesia yang berlokasi di Jalan Sultan Agung tampak sepi karena terhitung mulai 1 Juli ini, sekitar 30 orang karyawan masa kontraknya habis dan belum ada tanda-tanda untuk diperpanjang.
Perpanjangan kontrak para karyawan tersebut masih menunggu Kongres PSSI yang digelar di Solo 9 Juli mendatang.
"Keptusan diperpanjang tidaknya kontrak para karyawan ini masih menunggu hasil kongres di Solo," ujar "Media Officer" Arema Indonesia Sudarmaji.
Sebelum masa kontrak para karyawan habis, kata Darmaji, seluruh hak mereka (karyawan) telah dilunasi. Sebelumnya hak karyawan berupa gaji memang belum dibayarkan selama tiga bulan.
Karena masa kontrak karyawan telah berakhir per 1 Juli ini, seluruh aset dan dokumen milik Arema Indonesia sudah diamankan sehari sebelumnya.
Konflik internal pengurus Arema Indonesia muncul ketika kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) baru berjalan lima kali pertandingan atau menjelang laga kandang menjamu tim satu kota Persema Malang.
Laga "derby" Malang itu gagal digelar karena Persema memilih hengkang dari LSI dan memilih berlaga di Liga Primer Indonesia (LPI) dan M Nur selaku Ketua Yayasan Arema Indonesia "terlibat" dalam LPI. Sementara pengurus Arema lainnya tetap memilih LSI sebagai tempat Arema berkompetisi.
Puncak konflik itu ketika Dewan Pengawas Arema Bambang Winarno mengumumkan pemecatan terhadap M Nur sebagai Ketua Yayasan Arema karena dinilai telah melampaui wewenang dengan menggandeng pihak ketiga tanpa koordinasi dengan pengurus/manajemen dalam membayarkan gaji pemain yang terlambat tiga bulan.
